Bahas Pilkada, Golkar Dan Nasem Malah Debat Panas

Dalam rapat gabungan Komisi II, Komisi III, dan pemerintah di ruang rapat Komisi II DPR, sempat terjadi ketegangan perihal penundaan pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, karena kurangnya anggaran keamanan.



Bermula ketika Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin meminta Pilkada serentak mulai Desember 2015 harus ditunda. Alasannya adalah karena anggaran, khususnya anggaran Polri yang masih kekurangan mencapai Rp 712 miliar.

‎

"Apabila dalam waktu tertentu Polri tidak disiapkan anggarannya, maka kami menyarankan untuk menunda pelaksanaan Pilkada hingga adanya persiapan anggaran bagi polri," kata Azis dalam rapat gabungan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam 25 Juni 2015.



Usulan politisi Partai Golkar tersebut, disambut dengan nada miring oleh anggota Komisi III DPR Akbar Faisal. Menurut politisi Partai Nasdem itu, Pilkada serentak tidak perlu ditunda. Karena setiap penyelenggara pemilu sudah menyatakan kesiapannya.





"Mendagri menyatakan siap, kedua Kapolri, Pak Putut menjelaskan siap ada anggaran, Pak Kapolri menjelaskan menurunkan setengah dan menyatakan siap. Jaksa Agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan? Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP-Golkar) saja, karena tidak ada partai lain yang ribut," sindir Akbar menanggapi usulan Azis.



Seketika, Aziz menanggapi sindiran Akbar. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar langsung tersinggung dan mengancam akan menuntut politisi Partai Nasdem itu.



"Mengenai (tudingan) Pak Akbar yang memang saya dari Golkar, tapi kali ini saya menanyakan kesiapan Kapolri yang kekurangan anggaran. Jadi ini bukan soal urusan partai, saya bisa saja menuntut Anda. Jelas agenda ini agenda rapat gabungan untuk urusan negara," tandas Azis.

Sumber: liputan6