Berantas Korupsi Ahok Hanya Pencitraan, Rakyat Bisa Class Action Terkait Lelang UPS

Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hanya melakukan pencitraan dalam persoalan memberantas korupsi. Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu mencontohkanny dalam persoalan uninterruptible power supply (UPS).



"Siapa di negeri tidak sepakat bongkar korupsi? Semua sepakat. Tapi dalam persoalan kami lihat dari perspektif politik, Pak Ahok terlihat jelas bahwa persoalan memberantas korupsi ini persoalan beliau mencari pencitraan," ucap Lulung dalam diskusi Menakar Peluang Ahok Maju Sebagai Calon Independen di Balai Kota, Jakarta, Jumat (26/6).



Menurut Lulung, Ahok seharusnya mengevaluasi terlebih dahulu terkait pengadaan UPS. Proses pengevaluasian itu di antaranya ialah kemungkinan terjadinya lelang dalam pengadaan UPS.







"Pertama, siapa calon pemenang PT-nya, kemudian persoalannya yang lainnya adalah bagaimana mungkin kalau UPS bisa terjadi dilelang.‎ Seharusnya ULP dipanggil dulu, siapa calon pemenangnya verifikasi perusahaannya, badan hukumnya jelas tidak. Setelah diverifikasi PT itu ditinjau ada enggak keberadaannya. Persoalannya kita tahu, PT-nya tidak ada," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI itu.



Lulung menambahkan, perusahaan yang dimenangkan dalam pengadaan UPS tidak jelas. Dia menyatakan‎, kalau sudah diverifikasi, Ahok harus membuat surat penyediaan dana.



"Ketika dia buat surat penyediaan dana, dia tidak verifikasi, dia tidak minta satuan harga dari pabrik ini juga masalah. Artinya, rakyat juga bisa class action kepada saudara gubernur tentang lelang terkait UPS," tandas Lulung.

sumber: jpnn