Gawat! UU Minerba Pesanan 'Penjual' Negara, Tolak IUPK Freeport

Jaringan aktivis ’98 Sumatera Selatan mengecam keras perpanjangan kontrak kerjasama PT Freeport melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 10 atau 20 tahun.



Para aktivis dan banyak kalangan menilai, Freeport tidak transparan, banyak keuntungan diputar di luar negeri dan tak mendukung kemajuan Papua.



“Makin ngaco pola pikir pemerintah. Kok bilang IUPK Freeport masih wacana. Baru wacana saja sudah ndablek, apalagi kalau benaran. Nasionalisasi Freeport, kelola sendiri buat kesejahteraan rakyat,” ujar Juru bicara Jaringan ’98 Sumsel, Ade Indra Chaniago melalui rilis yang diterima lensaindonesia.com di Surabaya, Jumat (26/06/2015).



“Tanya dulu harapan rakyat Papua. Kalkulasi keuntungan maksimal bila Indonesia kelola sendiri tambang Freeport. Ribuan gereja, puskesmas, sekolah dan fasilitas publik lainnya bisa dibangun dengan sangat mudah dari dana bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah. Jangan tindas rakyat Papua terus, beretorika dalam skema IUPK posisi pemerintah di atas Freeport,” kecam dosen perguruan tinggi di Sumsel tersebut.





Menurut Ade, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Paraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang saat ini diberlakukan adalah pesanan nekolim neoliberalisme yang sangat bertentangan dengan gagasan

cemerlang Bung Karno yakni Trisakti.



Kata Ade, hal itu merupakan pertambangan yang manipulatif harus dihentikan, terlebih kondisi perekonomian rakyat kian terpuruk akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, depresiasi rupiah serta ancaman mega defisit keuangan negara.



“Presiden Jokowi harus copot Menteri ESDM Sudirman Said yang selalu bikin ulah melanggar janji Trisakti dan Nawacita. Cari pengganti orang muda kreatif, inovatif dan dinamis. Gak usah lagi mau ditipu asing dan para agen penjual negara. Tugas pokoknya dua, yakni nasionalisasi Freeport dan beresin ribuan kejahatan tambang. Penting untuk menolak dana aspirasi, tapi lebih penting lagi nasionalisasi Freeport. Yakin, Indonesia bisa makmur dan rakyat sejahtera!” tutup Ade.

sumber: lensaindonesia