Menteri Dari Parpol Lebih Produktif Dibandingkan Dari kalangan Profesional, Benarkah....

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menyatakan, fakta menunjukkan kabinet dari kalangan profesional tidak menjamin produktivitas pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan, beberapa di antaranya mengecewakan publik.



Sebaliknya, kabinet dari partai justru menunjukkan kinerja yang lebih mumpuni. "Untuk itu, Jokowi-JK tidak perlu gamang menentukan semua kabinet atau lebih banyak dari partai. Lagi pula, penentuan menteri tetap keputusan politis. Jabatan menteri  jabatan politik. Dukungan politik dari partai sangat diperlukan pemerintah sejak reformasi," kata Emrus, Kamis (25/6/2015).



Menurutnya, pada era formasi partai di Indonesia sudah mempunyai segudang sumberdaya manusia yang profesional. Hal itu dibuktikan dengan Jokowi dan JK kader sebuah partai. "Jika menteri dari partai yang sekaligus profesional, maka menteri tersebut dipastikan mampu melaksanakan tugas secara profesional dan sekaligus mendapat dukungan politik minimal dari partainya," ujarnya.





Dia mengungkapkan, perlunya dukungan politik ini sejalan dengan pandangan Jokowi yang disampaikan  di Rakernas PAN beberapa waktu yang lalu bahwa dukungan politik sangat diperlukan untuk mensukseskan pembanguan negara.



Oleh karena itu, tambahnya, sekalipun menteri yang dianggap dari "profesional" (bukan dari partai) tetapi prosesnya tidak profesional namun karena antara lain sebagai balas jasa, kedekatan atau droping kepentingan tertentu, menteri tersebut tidak dapat dikategorikan profesional. Ia tetap mempunyai utang politik kepada yang memgusungnya.



"Selain itu, menteri dari kalangan profesional dipastikan sulit mendapat dukungan politik. Ini tentu tidak diinginkan Jokowi," pungkasnya.

Sumber: harianterbit