Loh Loh..Pilkada Serentak Bakal Tanpa Pengamanan Dan Pengawasan! Kenapa?

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 desember 2015 mendatang terancam tanpa pengamanan dan pengawasan. Sebab, anggaran pengamanan untuk Kepolisian serta pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di seluruh Indonesia belum terpenuhi secara keseluruhan.



Demikian kesimpulan rapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putu Eko Bayu Seno dan Jaksa Agung HM Prasetyo, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah membahas persiapan Pilkada serentak 2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).



Anggota Komisi III DPR RI, John Kenedy Aziz seusai rapat gabungan tersebut mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ini akan kisruh tanpa adanya anggaran pengamanan  dan pengawasan. Belum lagi, fakta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPU menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp334 miliar.



"Kita bukan ribut, bukan mengada-ada, tapi kita bicara fakta anggaraan Polri untuk pengamanan Pilkada serentak belum pernah dibahas di Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri. Belum lagi anggaran buat pengawasan juga belum ada," kata John Kenedy.



Mengutip pernyataan dari Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putu Eko Bayu Seno dan Mendagri soal anggaran pengamanan dan pengawasan Pilkada 2015 dalam rapat tersebut, John memaparkan, dukungan anggaran pengamanan dari APBD dan APBN yang diajukan Polri sebesar Rp1.075.924.440.210. Namun, hingga saat ini dukungan anggaran yang disetujui oleh Pemda sebagai penyelenggara Pilkada serentak sebesar Rp363.231.471.155.



Sehingga, Polri mengeluhkan terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp712.692.969.055. Begitu juga, sambungnya, anggaran pengawasan Pilkada oleh Panwaslu/Bawaslu yang sampai saat ini dari 269 kabupaten/kota, provinsi, tinggal 40-an daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Anggaran pengawasan tersebut pun seluruhnya belum dicairkan oleh pemerintah.



"Kita liat saja tadi bagaimana rapat gabungan itu kisruh soal anggaran pengamanan dan pengawasan. Maka itu jadi gambaran Pilkada serentak 2015," ungkap Politisi Partai Golkar ini.



Dalam rapat gabungan tersebut, Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, sukses tidaknya Pilkada serentak bukan hanya dari sektor penyelenggara, tetapi juga pengamanan. "Kalau belum ada anggaran, Pilkada bisa ditunda di 2016. Jadi untuk tahun 2016 bisa dilakukan pembahasan untuk pengamanan," kata Aziz Syamsuddin.



Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Benny Kabur Harman memaparkan, diselenggarakannya atau tidaknya Pilkada serentak 2015 ini tergantung dari lima pertanyaan ini. "Apakah KPU siap? Ini harus dijawab secara benar-benar. Apakah Bawaslu siap?, Apakah pengaman siap?, Apakah dana pengawasan siap?, Apa dana pengamanan siap.? Jangan hanya sekedar ada Panwas tapi Pilkada tidak bisa menjadi yang kita dambakan," papar Benny.



Dia mengharapkan, jangan sampai Panwas belum memiliki anggaran namun nantinya dibiayai yang punya uang (pemodal). Begitu, aparat keamanan tidak ada anggaran kemudian akhirnya dibiayai oleh pemodal.



"Apabila kelima hal ini sudah bisa dijawab dengan pasti dengan proposal yang jelas, tapi sampai saat ini kita belum lihat. Harus ada rapat gabungan yang lebih siap lagi," katanya.



Wakil Ketua FPD di DPR ini tidak melihat visi-misi Bawaslu yang bisa menjadikan Pilkada 2015 bebas dari korupsi. Bahkan, Benny menilai Bawaslu masih menjadi "hiasan" Pilkada. Benny juga mengkhawatirkan KPUD nantinya tidak memiliki anggaran yang berdampak pada Pilkada jadi tidak demokratis.



"Tiga lembaga ini (Polri, KPU, Bawaslu) yang penting untuk menjamin Pilkada demokratis, akuntabel, dan pemimpin yang kita dambakan," harapnya.



Sementara itu, kekhawatiran Pilkada serentak 2015 terancam tanpa pengamanan dan pengawasan tidak datang dari Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Arteria Dahlan. Dia mengatakan, kondisi pengamanan tidak memiliki anggaran pernah terjadi pada Pemilu 2004 yang pada akhirnya Pilkada bisa dilaksanakan. Bahkan, Pilkada 2004 tersebut menjadi Pilkada terbaik menurutnya.





"Kan ada APBD bisa dipakai. Kalau APBD tidak mampu, kan bisa dipetakan lagi. Apa kalian butuh tongkat lagi? Kan enggak. Kalau tidak bisa lagi, kan bisa gunakan Perpres. Kan sederhana," kata Arteria.



Menurutnya, jaminan tidak adanya anggaran pengamanan seharusnya disampaikan langsung oleh Kapolri langsung, bukan kabarhakam. Sehingga, dia meminta jangan sampai masalah anggaran ini diperdebatkan. "Jangan sampai hal-hal ini jadi masalah. Kita sudah diujung jalan. Saya yakin betul kok kita tidak ada masalah terkait pendanaan," tegasnya.



Pemerintah Menjamin



Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjamin anggaran pengawasan dan pengamanan Pilkada serentak 2015 dapat terpenuhi dan diselesaikan sebelum hari H. "Dana pengamanan dibebankan daerah sesuai UU. Ini (anggaran pengawasan) bervariasi tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pemilih di provinsi kepulauan atau kepulauan. Secara umum, semua ini siap, hanya masalah administrasi saja," tegas Mendagri.



Menteri asal PDIP ini mengakui, tidak semua daerah memiliki anggaran untuk pengamanan. Dia juga mengaku, anggaran Polri untuk Pilkada serentak ini yang belum memadai akan segera diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nantinya langsung diserahkan ke daerah.



Selain itu, tambahnya, pihaknya segera menindaklanjuti masalah ini dengan mengadakan Rapat Koordinasi dengan KPU serta menyusun MoU dengan KPU. "Kita rakor khusus dengan KPU menyusun MoU dengan KPU pada 5 juli yang juga dihadiri seluruh Kapolda terkait Pilkada serentak 2015," pungkasnya.

Sumber: Harianterbit