Tolak Dana Aspirasi, Bukti Jokowi Tak Peduli Rakyat Benarkah....

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah keliru menolak dana aspirasi yang diusulkan DPR sebesar Rp 20 miliar untuk tiap anggota dewan per tahun.



Menurut anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo, justru dengan adanya dana aspirasi ini akan bisa membantu dan sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan adanya pembangunan disekitar wilayahnya, khususnya daerah yang tertinggal.



Baca juga: Politisi DPR doyan kantongi uang saku pemilih dan PKS jamin penolakan dana aspirasi tak "ngefek"



“Ide awal yang mencetuskan dana aspirasi dari PDIP saat era SBY. Ini ide yang sangat brilian dan jangan diartikan duit itu akan kami terima. Nanti pengelolaannya sepenuhnya oleh pemerintah,” ungkapnya saat ditemui di Surabaya, Jumat (26/6/2015).



Anggota DPR, lanjut dia, hanya sebagai pemberi informasi dimana ada sejumlah tempat di masing-masing daerah pemilihannya (Dapil) yang akan diusulkan untuk menerima bantuan dari dana aspirasi.



“Kita semua tahu selama ini pemerintah hanya menjangkau pembangunan yang makro saja, sedangkan yang kecil-kecil nggak dijangkau. Dan itu semua yang tahu kan anggota DPR saat turun ke Dapil masing-masing,” urai politisi asal Partai Gerindra ini.





Jadi adanya dana aspirasi usulan DPR, masih kata Bambang, sangatlah membantu pemerintah dalam meratakan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.



Sementara untuk nilai dana aspirasi yang jika ditotal mencapai Rp 11 triliun juga dinilai angka yang cukup kecil dibandingkan dengan sekitar Rp 400 triliun uang pemerintah dari APBN tahun 2014 yang tak terserap di setiap lembaga eksekutif.



“Apalagi hingga pertengahan Juni kemarin penyerapan di setiap kementerian dan badan lainnya rata-rata tidak lebih dari 10 persen. Padahal ini sudah enam bulan jalannya pemerintahan tapi buktinya anggaran tak terserap dengan maksimal, ini bukti pemerintah tak serius,” tuding pria yang juga pengusaha itu.



Sedangkan penggunaan dana aspirasi merupakan bentuk bantuan nyata untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.



“Tapi kalau itu (dana aspirasi) ditolak, ini tandanya pemerintah tidak peduli terhadap rakyatnya. Toh dana itu juga larinya untuk kepentingan

rakyat, sepeserpun dana nggak akan masuk ke kami anggota DPR,” tutup Bambang Haryo asal Dapil Jatim I.

Sumber: lensaindonesia9